Pengertian Peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan tertulis yang memuat syarat dan tata tertib perusahaan. Dasar hukum Peraturan perusahaan untuk karyawan ini tercantum dalam UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Baik perusahaan kecil maupun besar penerapan peraturan cukup penting. Pembuatan dan penyusunan dilakukan oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan, cara membuat peraturan perusahaan serta peran perwakilan dari pihak karyawan yaitu memberi saran dan pertimbangan, untuk memutuskan peraturan yang akan diberlakukan tetap menjadi hak dan tanggung jawab pihak perusahaan.

Tujuan Peraturan Perusahaan Untuk Karyawan

Pembuatan dan penyusunan peraturan perusahan tidak semata-mata hanya mengatur , namun juga memiliki tujuan, setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan masing-masing. Berikut tujuan umum dari peraturan perusahaan.

  1. Menyamaratakan perlakuan kebijakan perusahaan dan tanggung jawab pada setiap karyawan, agar tidak terjadi gesekan antar  karyawan.
  2. Memudahkan perusahaan untuk mengontrol aktivitas yang terjadi didalam perusahaan, apalagi bagi perusahaan yang mempunyai cukup banyak karyawan.
  3. Sebagai pedoman dasar bagi setiap komponen baik karyawan dan pimpinan untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab mereka selama bekerja.
  4. Meminimalisir kegiatan atau tindakan yang dapat menghambat pekerjaan atau menghambat kemajuan perusahaan, karena berlakunya sanksi.

Ada beberapa hal yang harus ada dalam peraturan perusahaan untuk karyawan sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang telah ditetapkan. Setiap peraturan setidaknya memuat hal seperti berikut: 

  • Hak dan Kewajiban Pengusaha

Hak dan kewajiban ini berkaitan dengan kebijakan perusahan serta peraturan kerja karyawan menentukan posisi para karyawan sesuai dengan syarat dan ketentuan, serta sesuai dengan kompetensi karyawan, pemberian sanksi maupun penghargaan atau bonus kepada karyawan. Serta menentukan sistem pemberian gaji pada karyawan,

  • Hak dan Kewajiban Karyawan

Hak yang didapatkan oleh pekerja seperti gaji, cuti, tunjangan kesehatan dan lainnya, selain hak karyawan tentu juga harus melakukan kewajibannya seperti menaati peraturan bekerja, tidak membolos bekerja dan lain sebagainya. Bagi karyawan yang tidak memenuhi kewajibannya juga akan menerima sanksi.dari peraturan perusahaan pt tersebut.

  • Jangka Waktu Pemberlakuan Peraturan

Peraturan pemerintah menetapkan masa berlakunya tata tertib perusahaan adalah selama dua tahun sejak disahkan. Sebelum masa berlaku tata tertib habis perusahaan wajib mengajukan peraturan-peraturan yang baru.

Tata tertib hanya bisa diberlakukan sesudah mendapat pengesahan dari kementerian tenaga kerja, perusahaan juga diperbolehkan menambahkan peraturan yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bersama.

  • Tata Tertib

Tata tertib perusahaan biasanya dijadikan pedoman bagi karyawan untuk menjalankan hak dan kewajiban, dan menyamaratakan hak dan kewajiban, serta menghindari gesekan antar karyawan. draft peraturan perusahaan ini lah yang nantinya menjadi acuan dari dibuatnya peraturan perusahaan yang sesungguhnya.

  • Syarat Kerja

Syarat kerja mengatur apa saja yang harus ditaati pekerja, sesuai posisi, dan keahlian masing-masing. Seperti pola pekerjaan, standar pekerjaan yang harus dipenuhi, dan kebijakan perusahaannya yang lainnya.Demikian artikel mengenai peraturan perusahaan untuk karyawan, bagi anda yang sudah bekerja atau baru mencari pekerjaan pastikan anda memahami peraturan, hak dan kewajiban anda sesuai posisi anda, sekian terimakasih. 

Baca Juga: Bingung Memilih Jasa Pembuatan Peraturan Perusahaan, Ikuti Tips Dan Element Pentingnya

peraturan perusahaan contoh lengkapnya juga bisa Anda temukan di artikel lainnya. Untuk itu, Anda wajib membaca lengkap mengenai hal tersebut. contoh peraturan perusahaan untuk karyawan banyak juga Anda temukan di berbagai instansi.

Justika Dapat Membantu Jika Anda Bingung dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan Untuk Karyawan

Ya, bisa. Memang sebaiknya jika Anda merasa awam terkait pembuatan peraturan perushaan, Anda disarankan untuk berkonsultasi atau menggunakan jasa konsultan pembuatan dokumen untuk menghindari adanya kesalahan pada saat pembuatan peraturan perusahan. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka layanan “Pembuatan Dokumen”
  2. Klik tombol “Pesan Dokumen”
  3. Anda akan diarahkan menuju Whatsapp dan Admin kami akan membantu Anda untuk proses selanjutnya
  4. Setelah proses administrasi selesai, Mitra Advokat Justika akan mulai membantu pembuatan peraturan perusahaan

Alur Layanan Pembuatan Peraturan Perusahaan Untuk Karyawan di Justika

  • Hari ke-1
    Konsultasi via Telepon dengan Konsultan hukum untuk menyampaikan kebutuhan anda.
  • Hari ke-9
    Dokumen draft pertama.
  • Hari ke12
    Masa pembahasan draf dokumen.
  • Hari ke-16
    Dokumen draf final.

Ruang Lingkup Layanan Pembuatan Peraturan Perusahaan di Justika

Layanan pembuatan peraturan perusahaan di Justika mencakupi:

  • Bahasa Indonesia
  • Maksimal 3 (Tiga) jenis pekerjaan
  • 2X Konsultasi Telepon @30 menit
  • 1X permintaan pengubahan dokumen

Dan tidak mencakup:

  • Pendaftaran peraturan ke Dinas Tenaga Kerja
  • Pendampingan atau negosiasi
  • Konsultasi tatap muka
  • Pembuatan Opini Hukum

Selain Pembuatan Peraturan Perusahaan, Layanan Apa yang Terdapat di Justika?

Berkaitan dengan bidang bisnis, selain pembuatan peraturan perusahaan, Justika memiliki layanan hukum lain yang semua pemesanannya dapat dilakukan melalui online, seperti:

Layanan bisnis lainnya masih dalam proses pengembangan. Namun, apabila ada layanan hukum yang ingin Anda tanyakan. Anda bisa mengkonsultasikan hal tersebut dengan mitra advokat andal dan profesional Justika.

Layanan Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau menggunakan layanan konsultasi chat dari Justika. Kunjungi laman ini, kemudian ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Apabila fitur chat tidak mengakomodir kebutuhan, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Dengan layanan ini, Anda bisa mengobrol dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 atau 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Selain telepon dan chat, Anda juga dapat berdiskusi dan berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika secara lebih leluasa lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Lama diskusi sekitar 2 jam (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.