Apabila sudah membayar pajak serta mendapatkan SKP namun tidak sesuai, Anda membutuhkan contoh surat keberatan pajak agar bisa mengajukan laporan. Namun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi.

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban dalam dunia perpajakan. Proses pemeriksaan kemudian diakhiri dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan serta SKP, berlaku bagi perorangan maupun badan.

DJP harus memberikan keputusan paling lama 12 bulan setelah menerima surat laporan, berupa pengabulan sebagian atau seluruhnya, menambah besaran, atau bahkan menolak. Apabila terlampaui, maka akan dianggap terkabulkan.

Apabila ditolak atau dikabulkan sebagian, seorang WP akan dikenai sanksi berupa denda sebanyak 50% dari jumlah dikurangi pajak sebelumnya. Apabila melakukan pencabutan pengajuan keberatan pajak, sanksi tidak berlaku. 

Contoh Surat Keberatan Pajak Formal 

Apabila seseorang mendapatkan hasil pemeriksaan dan SKP tidak sesuai dengan jumlah rugi, jumlah besaran, serta pemungutan oleh pihak ketiga, maka diajukan cara mengajukan keberatan pajak terhadap DJP. 

Pengajuan SKK harus menyertakan berbagai alasan jelas sebagai dasar penghitungan, akan lebih baik apabila dilampirkan fotokopi SKP, bukti pemotongan, dan sebagainya. Batas waktu pengajuan adalah 3 bulan semenjak SKP keluar.

Tujuannya supaya WP dapat mempersiapkan surat laporan disertai berbagai alasan. Namun apabila terjadi kondisi di luar kekuasaan, misalnya bencana alam, maka DJP akan mempertimbangkan perpanjangan.

Segala ketentuan mengatur beberapa persyaratan pengajuan laporan, semua aspek harus dipenuhi supaya dapat dipertimbangkan. Apabila sudah memenuhi semua syarat pengajuan banding pajak, maka SKK bisa diproses.

Surat keberatan pajak sesuai standar atau formalitas yaitu melampirkan informasi mengenai nama, NPWP, serta alamat pemohon. Kemudian menyertakan kasus beserta rinciannya secara lengkap dan tersusun.

Anda harus menuliskan alasan ketidaksesuaian secara jelas berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan. Penulisan laporan harus disertai rincian penghitungan yang dirasa kurang sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Supaya dapat menyusun alasan kuat, WP mempunyai hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, serta proses pemungutan. DJP memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. 

Surat keberatan dapat disampaikan ke KPP secara langsung, melalui pos dengan melampirkan bukti pengiriman, atau dengan cara lainnya. Seperti menggunakan jasa ekspedisi atau melalui e-filling yang disediakan DJP.

Surat keberatan yang tidak disampaikan ke KPP tidak termasuk dalam pertimbangan atau bahkan tidak akan diterbitkan SKK bagi kasus tersebut. Sehingga akan dikembalikan pada pengirim maksimal lima hari sejak diterima.

Proses Penyelesaian Keberatan Melalui Tahapan Berikut 

Dalam proses penyelesaian contoh surat keberatan pajak, terdapat berbagai tahapan yang wajib dilewati karena mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini akan memudahkan Anda menyelesaikan masalah terkait ketidaksesuaian.

  1. Meminjam Data dan Memberi Keterangan 

Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama DJP berhak meminjam data atau meminta WP memberikan keterangan paling lambat 15 hari. Serta melakukan peninjauan ke lapangan apabila diperlukan.

  1. Peminjaman Data dan Pemberian Keterangan Kedua 

Apabila dalam jangka waktu 15 hari sejak dikirimkan surat peminjaman belum diberikan keterangan, maka Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan dapat menerbitkan permintaan kedua. Jangka waktu penyelesaian keberatan pajak harus sesuai.

  1. WP Tidak Memenuhi Permintaan Data 

Apabila Anda tidak memenuhi permintaan atau peminjaman informasi baik sebagian atau seluruhnya juga tidak menyerahkan bukti pemotongan beserta surat pernyataannya, keberatan akan diproses sesuai ketersediaan data.

  1. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain 

Untuk bisa memperoleh data objektif sebagai dasar pertimbangkan keputusan, DJP melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain yang masih berkaitan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan di bidang pemeriksaan.

  1. Pembahasan Sengketa 

Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan bisa melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas keberatan bersama WP atau pihak terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, pihak-pihak bersangkutan akan membahas sengketa menggunakan formulir.

  1. Informasi yang Tidak Diberikan pada Pemeriksaan 

Catatan, data, keterangan, pembukuan, atau informasi lain yang tidak diikutsertakan ketika proses pemeriksaan tidak akan dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus. Kecuali informasi masih berada di tangan pihak ketiga.

  1. Permintaan Kehadiran, Penjelasan Hasil Penelitian, dan Tanggapan 

Sebelum menerbitkan SKK, DJP akan meminta WP hadir untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai keberatan. Surat pemberitahuan untuk hadir dilengkapi dengan pemberitahuan hasil dan tanggapan.Jika seorang WP masih belum puas atas keputusan yang dihasilkan, maka dapat diajukan sebuah banding. Melalui contoh surat keberatan pajak, WP dapat meminta keterangan tertulis mengenai alasan penolakan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.