Contoh akta perubahan PT bisa ditemukan dengan mudah di internet dan dapat jadi referensi bagi sebuah usaha yang tengah ingin melakukan perubahan. Perombakan merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan sebuah usaha.

Perombakan bisa dari sistem, kegiatan kerja, lokasi, maupun nama serta visi misi perusahaan. Di perusahaan besar seperti perseroan terbatas hal ini juga sangat umum terjadi, apalagi jika saham yang dijual ke publik di atas 50%.

Perombakan dan penggantian brand merupakan hal penting yang harus melalui proses panjang. Mulai dari perencanaan, pengajuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian sosialisasi.

Tentu saja, semua proses tersebut harus diselenggarakan sesuai prosedur resmi dan menggelontorkan biaya yang tidak sedikit. Sebab perombakan akan berpengaruh pada data atau anggaran dasar yang tertera pada akta perusahaan.

Prosedur Contoh Akta Perubahan PT dan Biayanya

Perombakan yang dilakukan bisa kecil maupun besar, tapi semua bersifat penting sebab mengubah anggaran dasar perusahaan. Bahkan perubahan nama juga memiliki pengaruh cukup besar pada sebuah perseroan.

Karena akan berpengaruh pada akta perusahaan, maka setiap perubahan yang terjadi harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Lalu Kementerian akan menerbitkan surat keputusan sesuai perubahan tersebut.

Apabila penggantian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak dilaporkan, maka akan mendapatkan sangsi sesuai hukum berlaku. Konsekuensi hukum perubahan nama PT cukup berat dan akan sangat berpengaruh pada perusahaan.

Oleh sebab itu, seluruh proses harus disesuaikan dengan peraturannya. Misalnya, melakukan perubahan nama, maka harus diputuskan melalui RUPS, pembuatan Akta Notaris, lalu pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu penerbitan SK dari Kementerian tersebut.

Proses ini tentu memerlukan biaya yang disesuaikan dengan penggantiannya. Misalnya perubahan berkaitan dengan nama, alamat dan logo, harus sesuai hukum perubahan logo perusahaan, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sekitar Rp4 juta hingga Rp8 juta.

Sedangkan apabila perubahan hanya pada data perseroan saja, maka biaya yang perlu dikeluarkan adalah Rp2 juta hingga Rp5 juta. Akan tetapi, ini belum termasuk berbagai biaya lain, misalnya pendaftaran atau jika ada kendala teknis.

Selain itu, perseroan juga harus mengeluarkan biaya untuk pengerjaan akta perusahaan yang biayanya ditentukan oleh notaris. Proses pengajuan penggantian dapat dilakukan dengan datang ke kementerian, registrasi online, maupun melalui jasa notaris.

Permasalahan yang Menyebabkan Adanya Akta Perubahan PT

Setelah mengetahui estimasi biaya dan proses yang harus dilakukan, Anda perlu tahu mengenai pengkategorian perombakan dalam perseroan. Ada dua macam perubahan yang dapat dilakukan perseroan yaitu:

  1. Penggantian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Mengenai perombakan ini sudah diatur dalam Pasal 15 UU No 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai perubahan informasi tentang nama, tempat, maksud dan tujuan, serta jangka waktu berdirinya perusahaan.

Apabila perombakan ini dilakukan, harus melakukan pelaporan dan meminta persetujuan Menkumham. Sehingga surat perubahan nama perusahaan akan dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. 

Selain itu perombakan dalam hal perubahan jumlah besarnya modal, jumlah saham dijual dan klasifikasinya, juga nama pejabat dengan jumlah anggota direksi serta komisaris menjadi bagian dalam penggantian AD/ART.

Tata cara maupun prosedur perubahan nama PT diatur dengan jelas dan harus merupakan keputusan bersama sesuai RUPS. Peraturan ini juga berlaku pada perombakan tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian direksi/komisaris.

  1. Penggantian Data Perseroan

Bukan hanya AD/ART saja yang jika terjadi perombakan harus meminta izin kepada Menkumham, tapi juga pada aspek data perseroan berlaku peraturan sama. Contoh akta perubahan PT aspek ini meliputi penggantian:

  • Susunan pemegang saham apabila ada pengambilalihan saham.
  • Nama pemegang saham apabila ada pergantian nama.
  • Susunan nama dan jabatan anggota direksi atau dewan komisaris.
  • Pembubaran atau berakhirnya jangka waktu operasional perseroan.
  • Berakhirnya stays badan hukum perseroan.
  • Terjadinya merger, berupa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan oleh pihak lain yang menyebabkan adanya perombakan anggaran dasar.

Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka juga wajib melakukan pelaporan kepada Kemenhumkam dan diketahui oleh notaris. Kemudian notaris akan menerbitkan akta perubahan dan diteruskan pelaporan ke Kemenhumkam.

Perombakan yang dilakukan perseroan pasti tidak akan mudah dan berlangsung lama sehingga diperlukan pemikiran matang sebelum dilaksanakan. Jika sudah dilakukan perombakan, maka akta perusahaan juga akan berubah.Akta akan diterbitkan kembali oleh notaris dan disahkan dengan adanya SK dari Kemenhumkam. Untuk berbagai contoh akta perubahan PT dengan format resmi Anda bisa mengeceknya di laman Kemenkumham.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.