Bisnis merupakan sesuatu yang dinamis dan seringkali berubah sehingga apabila ada akta perubahan anggaran dasar sebuah perseroan menjadi wajar. Hal ini disebabkan bisnis yang dijalankan tidak akan selamanya berjalan di tempat, pasti akan ada perombakan dilakukan.

Apalagi sebuah perseroan merupakan organisasi besar yang tidak mungkin akan memiliki dewan direksi maupun komisaris sama dalam periode waktu lama. Perombakan tidak dapat dihindari dalam jenis usaha satu ini.

Lalu perombakan seperti apa yang bisa terjadi dalam sebuah perseroan. Sebenarnya, ada banyak yang dapat berubah, mulai dari hal-hal menyangkut identitas atau informasi perusahaan, pendanaan, maupun maksud serta tujuan.

Perubahan-perubahan yang terjadi ini akan memengaruhi kinerja serta anggaran dasar perusahaan sehingga perlu dicatatkan dalam akta notaris. Tujuannya agar dasar hukumnya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, nantinya akan disebut sebagai akta perubahan.

Pengertian Akta Perubahan Anggaran Dasar

Hampir semua perseroan memiliki akta perubahan yang dibuat resmi dan ditandatangani oleh notaris. Ini adalah bukti bahwa bisnis yang dijalankan telah melakukan penyesuaian di sana sini serta mengalami perkembangan.

Akta perubahan perseroan harus dikeluarkan oleh notaris dan terjadi apabila terdapat perombakan dalam tubuh sebuah PT. Misalnya perubahan alamat kantor, peraturan mengenai saham serta modal, dan berbagai perombakan lainnya.

Namun, hanya perombakan yang menjadi penyebab perubahan anggaran dasar akan dimasukkan ke dalam akta tersebut. Jadi, apabila tidak masuk dalam anggaran dasar, maka tidak perlu tindakan pembuatan akta perubahan.

Secara umum hal yang dapat membuat harus dikeluarkannya surat tersebut adalah perombakan nama, alamat, jangka waktu berdiri, maksud, dan tujuan perusahaan. Kemudian juga menyangkut kegiatan usaha seperti jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor.

Tambahan lagi apabila terjadi perombakan dalam jabatan, jumlah direksi atau komisaris, maupun penetapan tempat dan tata cara Rapat Umum Pemegang Saham serta tata cara penggunaan laba juga pembagian deviden.

Perubahan Anggaran Dasar PT yang Harus Disetujui Menteri

Tidak semua perombakan harus dicatatkan ke dalam akta, beberapa hal seperti perubahan logo tidak perlu dimasukkan. Namun, satu hal pasti bahwa setiap ada perubahan dalam AD maupun ART perseroan harus mendapatkan persetujuan menteri.

Oleh sebab itu, setelah penerbitan surat notaris akan dilakukan pengajuan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai perombakan tersebut. Perubahan-perubahan yang memerlukan persetujuan Menkemenkumham adalah:

  1. Perombakan Nama PT

Di contoh akta perubahan anggaran dasar PT ditunjukkan bahwa perombakan nama sebuah perseroan harus mendapatkan persetujuan dari menteri karena ini merupakan perubahan dalam AD yang sangat memengaruhi usaha.

Seperti halnya ketika Anda mengganti nama, maka harus mengubah surat kelahiran. Begitu juga sebuah perusahaan apabila namanya diubah harus dicatatkan secara hukum agar sah dan valid.

  1. Perpindahan Domisili atau Alamat PT

Hal yang dimuat dalam anggaran dasar PT salah satunya adalah alamat atau domisili perseroan tersebut. Oleh sebab itu, ketika alamat berubah maka harus dilakukan pelaporan kepada pihak terkait.

Bahkan walaupun hanya berpindah jalan atau nomor saja tetap dilakukan perombakan AD dan mendapatkan persetujuan menteri. Pelaporan harus segera dilakukan setelah perpindahan walaupun masih di wilayah administratif yang sama.

  1. Terjadi Perombakan dalam Maksud dan Tujuan PT

Seiring berjalannya waktu, perusahaan akan mengalami banyak hal dan memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam maksud serta tujuan PT. Misalnya, dahulu bergerak dibidang distribusi dan sekarang merambah ke penjualan.

Semisal hal tersebut terjadi dan merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis, maka harus dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar. Sebab pengurangan maupun penambahan daftar bidang usaha PT sangat mungkin terjadi.

  1. Diubahnya Jangka Waktu Pendirian

Sangat mungkin bahwa sebuah perseroan didirikan dalam batas waktu tertentu, meskipun dalam UUPT Pasal 6 disebutkan masa usia PT tidak terbatas. Karena bisa saja PT didirikan hanya untuk proyek tertentu.

Apabila ada perombakan dalam hal jangka waktu ini, misalnya dari 10 tahun diubah ke 20 tahun, maka harus dilakukan perubahan AD dan meminta persetujuan ke Kemenkumham.

  1. Diubahnya Besar Modal Dasar, Ditempatkan, dan Disetor

Sebuah perseroan yang mejalankan bisnis bisa mengalami pasang surut, setelah RUPS akan ditentukan kembali besar modal dasar, ditempatkan, dan disetor milik PT sehingga ada penyesuaian AD.

  1. Perubahan Status Perusahaan

Perseroan terbatas dalam menjalankan usahanya dapat mencari tambahan modal melalui bursa saham. Oleh sebab itu, status perusahaan dapat berubah menjadi terbuka untuk memasuki pasar modal dan ini mengakibatkan perubahan AD.Banyak hal penting seputar dunia hukum bisnis yang perlu diketahui oleh pelaku usaha. Misalnya, mengenai akta perubahan anggaran dasar yang ternyata memiliki aturan rumit dan harus disertai dengan berbagai persyaratan kondisi.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.